Monday, May 29, 2006

Pengumuman Hasil CPNS di Kabupaten Nisel:Masyarakat Tuding Pemkab Lakukan Kecurangan

Nias Selatan, (Analisa) - Hasil pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2005 di Nisel yang diumumkan secara resmi, beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Kabupaten Nisel dinilai telah terjadi berbagai kejanggalan dan kecurangan.

Sebab, hasil pengumuman CPNS yang dikeluarkan oleh Pemkab Nisel melalui salah satu media 24 April 2006 tidak sama dengan pengumuman yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Nisel tertanggal 17 Mei 2006.

Sehingga sejumlah peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus melalui pemberitaan sangat kecewa dan menuding Pemkab Nisel harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

Hal ini disampaikan para CPNS yang tidak terakomodir namanya dalam pengumuman versi Pemkab Nisel di saat beraudiensi ke kantor DPRD Nisel. Pengumuman yang dikeluarkan Pemkab Nisel diduga sarat akan kecurangan bahkan indikasi KKN turut menjadi alasan dalam pengkutakatikan nomor hasil pengumuman.

Ketua DPRD Nisel melalui dr. Rahmat Zagoto Ketua Komisi A bersama Fanerenu Sarumaha, Faonaso Halawa, A.Md berjanji akan mengusut tuntas permasalahan ini dan siapa yang terbukti terlibat dalam permainan ini akan laporkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai langkah awal DPRD telah membentuk tim Pansus CPNS.

Plt. Setda Kabupaten Nisel JW Dachi, BA yang ditanyai wartawan seputar kecurangan dalam hasil pengumuman CPNS mengatakan, tidak tahu menahu seputar hasil pengumuman CPNS tersebut karena ianya (JW Dachi-red) selaku ketua Panitia Penyelenggara Ujian CPNS TA 2005 di Nisel di SK kan pada pertengahan jalan.

Sebab awalnya Ketua Panitia saat itu adalah mantan Sekda Kabupaten Nisel F. Halawa, SH, jawab Dachi.

Ironisnya, Bupati Fahuwusa,SH,MH dalam keterangannya kepada anggota DPRD Nisel Fanerenu Sarumaha Komisi B menjawab kesimpangsiuran hasil pengumuman CPNS di daerah itu, justru menyalahkan media massa sembari berkata bahwa hasil pengumuman CPNS yang dimuat dalam media massa hanya bahasa koran dan belum pasti.

Menyikapi hal ini Ketua Umum DPP Gawanis RM. Johan Wau kepada sejumlah wartawan mengatakan, menyesalkan pernyataan bupati yang tidak mengakui kebenaran informasi melalui media massa sesuai dengan UU Pers No. 40 tahun 1999. (yh)

Sumber: analisadaily online, 29 Mei 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home