Thursday, June 01, 2006

DPRDTolak Hasil Pengumuman CPNS Calon PNS Minta Bupati Tegas

Nias Selatan, (Analisa)

Panitia Khusus (Pansus) CPNS DPRD Kabupaten Nisel, 20 Mei 2006 mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Panitia CPNS Kabupaten Nisel formasi tahun 2005 tentang perbedaan pengumuman hasil seleksi CPNS oleh Pemkab Nisel tanggal 17 Mei 2006 dengan pengumuman melalui media massa.

Hal ini menuai permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan merugikan 88 orang peserta CPNS yang telah dinyatakan lulus dari media massa. Rapat dipimpin Ketua Pansus CPNS DPRD Nisel Fatolosa Halawa didampingi tiga orang wakil ketua dan sejumlah anggota Pansus CPNS DPRD Nisel.

Rapat berlangsung alot karena sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh peserta rapat tidak mendapat jawaban memuaskan dari Ketua Panitia CPNS Pemkab Nisel Plt. Setda JW Dakhi, BA.

Plt. Setda JW Dachi, BA sebagai Ketua Panitia CPNS Kabupaten Nisel menjelaskan, pemeriksaan hasil ujian peserta CPNS formasi tahun 2005 Kabupaten Nisel dilaksanakan di USU atas kerjasama BKD Provinsi dengan USU.

Dari jumlah 577 orang kuota untuk Kabupaten Nisel yang telah diumumkan tanggal 17 Mei 2006 oleh Pemkab Nisel berjumlah 366 orang. Sementara yang belum diumumkan 211 orang karena tidak ada peserta yang melamar untuk jurusan itu, dan Bupati Nisel telah menghadap ke Menpan agar dapat mengabulkan kekurangan yang berjumlah 211 orang dari kuota Kabupaten Nisel formasi tahun 2005.

Kabag Hukum Son Giawa,SH dalam menjawab pertanyaan sejumlah anggota Pansus DPRD Kabupaten Nisel mengatakan, pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemkab Nisel tanggal 17 Mei 2006 ditandatangani oleh bupati dan Panitia Ujian CPNS Kabupaten Nisel sah secara hukum.

Dan pengumuman yang dikeluarkan melalui media massa yang sumbernya telah ditandatangani oleh bupati sendiri itu juga sah, jika ada yang merasa keberatan menempuh hukum. Melanjutkan, jika kekurangan yang 211 orang lagi dikabulkan oleh Menpan maka 88 orang yang namanya tidak ada pada pengumuman Pemkab Nisel tetapi ada pada pengumuman melalui media massa akan diakomodir dalam pengumuman susulan itu nantinya.

Menegaskan, seandainya peserta yang dinyatakan lulus di koran dan Pemkab Nisel ada masalah maka peserta tersebut tidak akan lulus. Tentang panitia yang ikut dalam penyeleksian LJK peserta CPNS Kabupaten Nisel tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui bupati, ujar Son Giawa, SH.

Karena tidak mendapat titik temu yang memuaskan dari Pemkab Nisel diwakili oleh ketua panitia, akhirnya Ketua Pansus CPNS DPRD Nisel menutup rapat dan mengambil keputusan, sikap DPRD Kabupaten Nisel menolak pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemkab Nisel tanggal 17 Mei 2006 dan pengumuman melalui media massa tanggal 24 April 2006.

MINTA KEADILAN

Sementara puluhan CPNS Kabupaten Nisel formasi tahun 2005 yang namanya dianulir dari pengumuman media massa pada pengumuman yang dikeluarkan Pemkab Nisel melakukan aksi di halaman Kantor Bupati Nisel, minta pertanggung jawaban Panitia dan Bupati Nisel atas perbedaan nama yang dinyatakan lulus pada dua pengumuman tersebut.

Aksi yang dikordinir M. Maduwu (Ina Nelis Maduwu) berlangsung aman dan tertib walaupun beberapa jam harus menunggu di luar Kantor Bupati Nisel untuk dapat berdialog dengan Bupati dan Panitia CPNS formasi tahun 2005 Kabupaten Nisel. Dalam orasinya menuntut kepada Pemkab Nisel agar memberi kejelasan tentang pengumuman di media massa yang sumber datanya dari Pemkab Nisel dan ditandatangani Bupati Nisel.

Mereka juga, meminta kepada Bupati Nisel agar yang lulus pada pengumuman versi Pemkab Nisel ditinjau ulang karena terdapat kecurangan, di antaranya yang tidak pernah honorer sama sekali dinyatakan lulus.

Dan yang lebih anehnya lagi sejumlah jurusan telah dihilangkan di antaranya jurusan komputer, para jurusan tersebut sesuai dengan hasil perangkingan dari Puscom USU atas nama Yulisama Giawa, S.Com memiliki nilai 79,71 berada pada urutan pertama dinyatakan lulus, tetapi pada saat pengumuman Pemkab Nisel nama yang bersangkutan tidak ada.

Keinginan CPNS untuk bertatap dan berdialog langsung, akhirnya terpenuhi. Pada pukul 16.30 WIB Bupati Nisel F. Laia, SH M.Hum didampingi Kapolres AKBP Elezaro Duha, Plt Setda JW Dachi, BA, Kabag Hukum Son Giawa, SH, Kabag Umum F. Hulu dan unsur Muspida Pemkab Nisel menerima para pengunjuk rasa yang menunggu lama di depan Kantor Bupati Nisel.

Bupati Nisel F. Laia, SH M.Hum menjelaskan, untuk menyikapi kesimpangsiuran pengumuman hasil seleksi CPNS melalui media massa dan pengumuman yang dipampangkan di dinding kantor Pemkab Nisel. Maka Pemkab Nisel mengadakan musyawarah yang terdiri Bupati Nisel, Kapolres Nisel, dan unsur Muspida Pemkab Nisel dengan menghasilkan suatu kesepakatan yakni membentuk tim terpadu yang terdiri dari anggota lembaga DPRD, mewakili dari CPNS, Polres Nisel, Panitia Pemkab Nisel, Kabag Hukum dan Bawasda Kabupaten Nisel.

Ketua Pansus CPNS DPRD Nisel Fatolosa Halawa yang ditemui wartawan di Teluk Dalam, Rabu (31/5) mengatakan, sesuai hasil rapat Pansus CPNS DPRD Nisel, Senin (30/5) DPRD Nisel telah mengambil sikap menolak pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Nisel melalui media massa dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemkab Nisel.

Dan menyarankan agar Pemkab Nisel melakukan seleksi ulang LJK pelamar CPNS dengan mengacu pada hasil perangkingan dari USU khusus untuk pelamar umum dan bagi honorer disesuaikan dengan aturan dan PP yang mengikat untuk itu, tandas Halawa. (yh)

Sumber: analisadaily online, 1 Juni 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home