Tuesday, June 20, 2006

Massa Fordem-Nisel Unjuk Rasa ke DPRDSU Tuntut Usut Kecurangan CPNS

Medan (SIB):

Puluhan massa yang tergabung dalam Fordem-Nisel (Forum Demokrasi Mahasiswa Nias Selatan), Senin (19/6) menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut, menuntut aparat penegak hukum mengusut kecurangan penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan segera mencopot pejabat yang terlibat ‘menukang-nukangi’ hasil CPNS tersebut.

Aksi massa mahasiswa Nisel yang berlangsung di teras ruang rapat paripurna lantai II dan bersamaan dengan dilangsungkan rapat persiapan kegiatan reses seluruh anggota DPRD Sumut itu mendapat penjagaan dari aparat keamanan guna menghindari massa menerobos ke ruang rapat.Melalui pernyataan sikapnya, Fordem-Nisel mengingatkan kembali, kampanye Bupati/Wakil Bupati Nisel Fahuwusa/Daniel Duha yang pada pencalonannya berjanji akan menampilkan diri seperti ‘penyelamat’ di tengah kemiskinan dan keterbelakangan Nisel.

“Janji Fahuwusa/Daniel yang akan berupaya untuk memberantas KKN, tapi janji tinggal janji dan harapan memberantas KKN sampai ke akar-akarnya semakin menipis, hanya rayuan belaka. Rezim KKN di Nisel ingin tetap mempertahankan diri, karena sudah merasakan nikmatnya perbuatan KKN, sekaligus mencari jalan dengan berusaha mempertahankan diri dari jeratan hukum,” ujarnya.

Dicontohkan, sejak pelaku kecurangan CPNS Nisel 2005 yang masih bebas berkeliaran dan hingga kini tidak tersentuh hukum, krisis kepercayaan kepada Fahuwusa/Daniel selaku Bupati/Wabup Nisel semakin subur di setiap penjuru Nisel. Berdasarkan kondisi itu, Fordem-Nisel minta Gubsu Rudolf M Pardede turun tangan untuk memberhentikan secara tidak hormat seluruh pelaku kecurangan pada CPNS Nisel 2005 dan minta DPRD Nisel menyampaikan mosi tak percaya kepada Bupati/Wakil Bupati Nisel, sekaligus melimpahkan kasus CPNS Nisel ke Kejari cabang Nisel.

Massa juga mendesak aparat penegak hukum segera menangkap pelaku kezaliman di Nisel dan minta Men-PAN jangan dulu mengeluarkan NIP CPNS Nisel sebelum ada landasan hukum yang berlaku, serta menuntut Bupati/Wabup Nisel minta maaf kepada rakyat. “Penyelesaian krisis moral di Nisel tidak akan berakhir, jika semua pihak tetap berdiam diri. Kita harus menyatukan langkah untuk menegakkan keadilan di Nisel,” tegas mereka.

Aspirasi dan tuntutan massa diterima anggota Komisi A DPRD Sumut Ir Hj Fanin Nurlita Nainggolan MSi, Ahmad Dahlan Hasibuan, Aliozisokhi Fau SPd, Ahmad Ikhyar Hasibuan SE dan Amas Muda Siregar SH menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi rakyat Nisel dengan pihak-pihak terkait. Fanin juga minta rakyat Nisel yang merasa dirugikan dalam penerimaan CPNS untuk mengadukan ke Poldasu agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum berlaku, karena persoalan ini terkait dengan dugaan penyimpangan dan kecurangan.(A13/g)

Sumber: hariansib online, Selasa, 20 Juni 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home