Thursday, September 07, 2006

DPRD Tolak Jawaban Bupati atas Hak Interpelasi

Nias Selatan (Analisa)

DPRD Nias Selatan (Nisel) menolak jawaban Bupati terkait hak interpelasi yang diajukan melaui rapat paripurna dewan, Selasa (5/9). Ditolaknya keterangan Bupati Nisel Fahuwusa Laia SH MH oleh anggota dewan karena dinilai jawaban bupati tidak mengarah kepada inti pertanyaan.

Rapat Paripurna dalam agenda pengajuan hak interpelasi anggota dewan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Nisel, Suluizisiwa Wau BA, Marthalena Duha dihadiri 25 orang dari 30 anggota dewan.

Mengawali rapat paripurna, wakil ketua DPRD Nisel Marthalena Duha membacakan pandangan akhir anggota DPRD dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias Selatan terhadap kepala daerah Kabupaten Nisel yang disampaikan berdasarkan hak interpelasi.

Pertanyaan yang diajukan kepada Bupati Nisel antara lain, mempertanyakan penetapan pengumuman hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2005 yang menimbulkan kontrofersial, kegelisahan dan ketidak percayaan masyarakat atas kepemimpinan dan tanggungjawab Kepala Daerah Kabupaten Nisel.

DPRD mempertanyakan dasar hukum pembentukan Tim Terpadu dengan membatalkan Keputusan Bupati Nisel tentang hasil seleksi CPNS yang diumumkan di salah satu media terbitan Medan tanggal 24 April dan 17 Mei 2006.

Formasi jabatan yang sewenang-wenang dan kelulusan yang tidak mengacu pada PP nomor 48 dan Peraturan Kepala BKN nomor 22 Tahun 2005. Banyak yang diluluskan melalui formasi honorer yang tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honor di Pemkab Nisel.

Anggota dewan juga menanyakan penetapan pertapakan kantor bupati dan nama bandara udara yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui persetujuan DPRD Nisel, bahkan disenyalir mengeluarkan dana untuk membeli pertapakan kantor bupati tersebut memakai anggaran APBD tahun anggaran 2006. Padahal APBD Kabupaten Nisel belum disahkan.

Selain itu dipertanyakan juga realisasi APBD TA 2004 dan APBD TA 2005 yang sampai sekarang belum disampaikan Ranperdanya kepada DPRD Kabupaten Nisel oleh bupati definitif.

Draf APBD Kabupaten Nisel disampaikan kepada DPRD pada 15 Agustus 2006 dan penyusunannya secara sepihak dan tidak sesuai dengan amanah UU nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bab IV.

PENYALAHGUNAAN JABATAN

Dipertanyakan juga adanya penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Daerah Kabupaten Nisel, dengan mengambil alih jabatan sebagai atasan langsung pemegang kas Pemda Nisel yang seharusnya dipegang langsung oleh Sekretaris Daerah.

Disinggung juga tentang keabsahan izajah Bupati Nisel dari tingkat SD hingga SMA, dan juga penyelidikan atas perbedaan tanggal dan tahun kelahiran Wakil Bupati Nisel, Daniel Duha SH pada izajah SMA dan perguruan tinggi.

Dalam menjawab dari sekira 12 hak interpelasi yang diajukan itu, Bupati Nisel Fahuwusa Laia SH MH dinilai lari dari materi pertanyaan. Sehingga ‘hujan’ interupsi agar bupati menjawab dengar benar dan sesuai dengan materi pertanyaan.

Tetapi, Fahuwusa Laia tetap menjawab sesuai dengan keinginannya tanpa menghiraukan saran anggota dewan. Hingga pada akhirnya pimpinan sidang memutuskan menolak jawaban Bupati Nisel atas interpelasi yang diajukan anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Nisel, Suluzisiwa Wau BA ketika dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan, secara umum hasil interpelasi anggota DPRD Nisel tidak dijawab secara benar oleh Bupati Nisel Fahuwusa Laia. Jawaban yang diberikan tak sesuai dengan materi pertanyaan. HAK ANGKET

Sehingga, secara kelembagaan DPRD Nisel memutuskan keterangan kepala daerah Kabupaten Nisel atas pandangan akhir anggota dewan tidak diterima dan ditolak.

Disebutkan, proses selanjutnya yang akan ditempuh lembaga legislatif itu, adalah mengajukan hak angket, (hak melakukan penyidikan kepada eksekutif).

“Kita akan melakukan hak angket atas masalah yang dipertanyakan anggota dewan untuk dilakukan penyidikan,” kata Suluzisiwa Wau.

Hal senada juga disebutkan Ketua Fraksi Partai Pelopor DPRD Nisel, Faonaso Halawa. Disebutkannya, Bupati Nisel tidak memahami materi pertanyaan yang diajukan oleh legislatif. Sehingga apa yang dimintanya lain pula jawaban yang diberikan.

Sehingga terkesan ‘ngawur’ menjawab pertanyaan anggota dewan. “Hampir semua pertanyaan anggota dewan dijawab ngawur,” kata Faonaso Halawa.

Oleh karenanya, sesuai Tata Tertib, hak interpelasi akan ditingkatkan kepada hak angket. Diperkirakan dalam waktu dekat materi hak angket itu diparipurnakan atau selambat-lambatnya 60 hari setelah hak interpelasi ditolak.

Begitu juga pendapat yang disampaikan anggota Fraksi Partai Pelopor El Karya Wau. Dalam pada itu, salah seorang anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Nias dan Nisel, Aliozisokhi Fau berpendapat, hak interpelasi yang diajukan anggota dewan merupakan langkah yang tepat. Begitu juga hak angket yang diajukan setelah hak interpelasi tidak menemukan titik temu.

Melihat kondisi ini, Alio mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Nisel untuk tetap tenang. Jangan terjebak oleh provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

“Serahkan proses politik kepada DPRD sebagai langkah untuk mencari jalan keluar terbaik atas berbagai masalah yang terjadi,” kata Aliozisokhi Fau. Dia juga meminta agar Mendagri menyikapi permasalahan ini. (sug/yh)

Sumber: analisa online, Rabu, 6 September 2006

0 Comments:

Post a Comment

<< Home