Thursday, September 07, 2006

Fordem Minta Mendagri Sikapi Penerimaan CPNS di Nisel - Surat Keterangan Sehat Fahuwusa Laia Diragukan

Medan, (Analisa)

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Demokrasi Mahasiswa Nias Selatan (Fordem-Nisel) , Rabu (6/9) menggelar unjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut. Dalam tuntutannya mereka minta agar DPRD Sumut melayangkan surat ke Mendagri untuk mensikapi persoalan penerimaan CPNS di kabupaten yang baru dimekarkan itu.

Selain itu mendesak Gubsu Rudolf M Pardede turun tangan mencopot dan memberhentikan secara tidak hormat seluruh pelaku kecurangan pada penerimaan CPNS Nisel Tahun 2005.

Selain itu, dalam pernyataan sikapnya mereka juga meminta aparat terkait memeriksa direktur Rumah Sakit Pirngadi Medan yang telah mengeluarkan surat keterangan sehat kepada Fahuwusa Laia yang saat ini menjabat Bupati Nisel.

Karena menurut pengunjukrasa, bukan rahasia umum lagi kalau Fahuwusa Laia mengalami penyakit gangguan pendengaran. Akan tetapi RS Pirngadi Medan mengeluarkan surat keterangan sehat sebagai syarat mutlak saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pernyataan sikap yang ditandatangani Sekjen Fordem Nisel, Kosmas dan Presidium masing-masing, Darwis Harita T Dalam, Agus Halawa Lahusa, Suarman Hondro Hibala, Martinus Amandaya, Aryanus Giawa Gomo, Seirus Halu Tello, Polyaman L, Pastian Hando Lelematua, mendesak agar Mendagri segera memproses Bupati dan Wakil Bupati Nisel Fahuwusa Laia dan Daniel Duha, yang diduga terlibat dalam proses kecurangan penerimaan CPNS.

Disebutkan, penerimaan CPNS Nisel formasi 2005 hingga kini masih diselimuti dengan berbagai kecurangan. Masyarakat terombang-ambing dengan dikeluarkannya tiga kali pengumuman CPNS yang isinya tidak sesuai dengan data hasil koreksi LJK (lembar jawaban komputer) dari USU.

Terdapatnya nama-nama orang baru di pengumuman tersebut yang bernuansa KKN, adanya tenaga honorer siluman yang tidak memenuhi mekanisme.

Permasalahan CPNS Nisel 2005 ini sangat melukai hati masyarakat Nisel. Masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Maka, sudah sewajarnya Mendagri dengan perpanjangan tangan Gubsu untuk segera memproses bupati dan wakil bupati Nisel.

DATA KESEHATAN

Demikian juga masyarakat Nias Selatan mempertanyakan pemalsuan data kesehatan Fahuwusa Laia yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Pirngadi Medan.

"Sudah jadi rahasia umum bahwa Fahuwusa Laia alat pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lihat saja bila sedang bicara dengan Fahuwusa memerlukan suara yang sangat keras dan berulang-ulang baru dapat dimengerti" kata mahasiswa.

Seharusnya, kata mahasiswa, Kepala Rumah Sakit Pirngadi menunjukkan kejujuran dalam profesi. "Jangan lukai perasaan masyarakat Nisel," katanya.

Dalam aksinya, massa mahasiswa juga menyatakan mosi tidak percaya kepada bupati dan wakil bupati Nisel dan mengharapkan seluruh elemen masyarakat menyatukan langkah untuk membangun Nisel dan membasmi segala karakter bobrok yang mengganggu perjuangan masyarakat Nias Selatan.

Mereka juga meminta kepada DPRD Nisel untuk melimpahkan kasus CPNS Nisel 2005 ke Kejaksaan Negeri Cabang Nisel serta mendesak DPRD Sumut memperjuangkan aspirasi masyarakat Nias Selatan. Karena Nisel bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

"Kami minta Menpan tidak mengeluarkan NIP CPNS Nisel 2005 sebelum ada landasan hukum yang baku," sebut mereka.

Unjukrasa mahasiswa diterima ketua Komisi A Bustinursyah Sinulingga dan Sekretaris Ahmad Ikhyar Hasibuan. Dia menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada instansi terkait.

Namun, Sinulingga meminta agar pengunjukrasa membuat surat resmi ke DPRD Sumut untuk mempermudah penyelesaian masalah serta memanggil pihak-pihak terkait. (sug)

Sumber: Analisa Online, Kamis, 7 September 2006

DPRD Tolak Jawaban Bupati atas Hak Interpelasi

Nias Selatan (Analisa)

DPRD Nias Selatan (Nisel) menolak jawaban Bupati terkait hak interpelasi yang diajukan melaui rapat paripurna dewan, Selasa (5/9). Ditolaknya keterangan Bupati Nisel Fahuwusa Laia SH MH oleh anggota dewan karena dinilai jawaban bupati tidak mengarah kepada inti pertanyaan.

Rapat Paripurna dalam agenda pengajuan hak interpelasi anggota dewan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Nisel, Suluizisiwa Wau BA, Marthalena Duha dihadiri 25 orang dari 30 anggota dewan.

Mengawali rapat paripurna, wakil ketua DPRD Nisel Marthalena Duha membacakan pandangan akhir anggota DPRD dan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias Selatan terhadap kepala daerah Kabupaten Nisel yang disampaikan berdasarkan hak interpelasi.

Pertanyaan yang diajukan kepada Bupati Nisel antara lain, mempertanyakan penetapan pengumuman hasil ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2005 yang menimbulkan kontrofersial, kegelisahan dan ketidak percayaan masyarakat atas kepemimpinan dan tanggungjawab Kepala Daerah Kabupaten Nisel.

DPRD mempertanyakan dasar hukum pembentukan Tim Terpadu dengan membatalkan Keputusan Bupati Nisel tentang hasil seleksi CPNS yang diumumkan di salah satu media terbitan Medan tanggal 24 April dan 17 Mei 2006.

Formasi jabatan yang sewenang-wenang dan kelulusan yang tidak mengacu pada PP nomor 48 dan Peraturan Kepala BKN nomor 22 Tahun 2005. Banyak yang diluluskan melalui formasi honorer yang tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honor di Pemkab Nisel.

Anggota dewan juga menanyakan penetapan pertapakan kantor bupati dan nama bandara udara yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui persetujuan DPRD Nisel, bahkan disenyalir mengeluarkan dana untuk membeli pertapakan kantor bupati tersebut memakai anggaran APBD tahun anggaran 2006. Padahal APBD Kabupaten Nisel belum disahkan.

Selain itu dipertanyakan juga realisasi APBD TA 2004 dan APBD TA 2005 yang sampai sekarang belum disampaikan Ranperdanya kepada DPRD Kabupaten Nisel oleh bupati definitif.

Draf APBD Kabupaten Nisel disampaikan kepada DPRD pada 15 Agustus 2006 dan penyusunannya secara sepihak dan tidak sesuai dengan amanah UU nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bab IV.

PENYALAHGUNAAN JABATAN

Dipertanyakan juga adanya penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Daerah Kabupaten Nisel, dengan mengambil alih jabatan sebagai atasan langsung pemegang kas Pemda Nisel yang seharusnya dipegang langsung oleh Sekretaris Daerah.

Disinggung juga tentang keabsahan izajah Bupati Nisel dari tingkat SD hingga SMA, dan juga penyelidikan atas perbedaan tanggal dan tahun kelahiran Wakil Bupati Nisel, Daniel Duha SH pada izajah SMA dan perguruan tinggi.

Dalam menjawab dari sekira 12 hak interpelasi yang diajukan itu, Bupati Nisel Fahuwusa Laia SH MH dinilai lari dari materi pertanyaan. Sehingga ‘hujan’ interupsi agar bupati menjawab dengar benar dan sesuai dengan materi pertanyaan.

Tetapi, Fahuwusa Laia tetap menjawab sesuai dengan keinginannya tanpa menghiraukan saran anggota dewan. Hingga pada akhirnya pimpinan sidang memutuskan menolak jawaban Bupati Nisel atas interpelasi yang diajukan anggota dewan.

Wakil Ketua DPRD Nisel, Suluzisiwa Wau BA ketika dikonfirmasi melalui sambungan seluler mengatakan, secara umum hasil interpelasi anggota DPRD Nisel tidak dijawab secara benar oleh Bupati Nisel Fahuwusa Laia. Jawaban yang diberikan tak sesuai dengan materi pertanyaan. HAK ANGKET

Sehingga, secara kelembagaan DPRD Nisel memutuskan keterangan kepala daerah Kabupaten Nisel atas pandangan akhir anggota dewan tidak diterima dan ditolak.

Disebutkan, proses selanjutnya yang akan ditempuh lembaga legislatif itu, adalah mengajukan hak angket, (hak melakukan penyidikan kepada eksekutif).

“Kita akan melakukan hak angket atas masalah yang dipertanyakan anggota dewan untuk dilakukan penyidikan,” kata Suluzisiwa Wau.

Hal senada juga disebutkan Ketua Fraksi Partai Pelopor DPRD Nisel, Faonaso Halawa. Disebutkannya, Bupati Nisel tidak memahami materi pertanyaan yang diajukan oleh legislatif. Sehingga apa yang dimintanya lain pula jawaban yang diberikan.

Sehingga terkesan ‘ngawur’ menjawab pertanyaan anggota dewan. “Hampir semua pertanyaan anggota dewan dijawab ngawur,” kata Faonaso Halawa.

Oleh karenanya, sesuai Tata Tertib, hak interpelasi akan ditingkatkan kepada hak angket. Diperkirakan dalam waktu dekat materi hak angket itu diparipurnakan atau selambat-lambatnya 60 hari setelah hak interpelasi ditolak.

Begitu juga pendapat yang disampaikan anggota Fraksi Partai Pelopor El Karya Wau. Dalam pada itu, salah seorang anggota DPRD Sumut daerah pemilihan Nias dan Nisel, Aliozisokhi Fau berpendapat, hak interpelasi yang diajukan anggota dewan merupakan langkah yang tepat. Begitu juga hak angket yang diajukan setelah hak interpelasi tidak menemukan titik temu.

Melihat kondisi ini, Alio mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat Nisel untuk tetap tenang. Jangan terjebak oleh provokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

“Serahkan proses politik kepada DPRD sebagai langkah untuk mencari jalan keluar terbaik atas berbagai masalah yang terjadi,” kata Aliozisokhi Fau. Dia juga meminta agar Mendagri menyikapi permasalahan ini. (sug/yh)

Sumber: analisa online, Rabu, 6 September 2006

Tuesday, September 05, 2006

ANGGOTA DPRD SU : KEPUTUSAN DPRD NISEL INTERPELASI BUPATI JANGAN TIMBULKAN KONFLIK HORIZONTAL

Medan (SIB)

Anggota DPRD Sumut asal Nias dan Nisel Aliozishoki Fau Spd mengingatkan, keputusan DPRD Nisel melakukan interpelasi Bupatinya jangan sampai menimbulkan konflik horizontal dan semua pihak tidak saling ngotot dan terjebak membawa rakyat jadi korban politik, karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama.

Hal itu diingatkan Aliozishoki Fau melalui wartawan, Senin (4/9) di gedung DPRD Sumut, terkait dengan adanya keputusan DPRD Nisel melakukan interpelasi kepada Bupati Nisel.

"Dalam kondisi seperti sekarang ini, sangat wajar ada kekhawatiran timbulnya konflik horizontal dengan adanya keputusan interpelasi itu, tapi kemungkinan itu harus dicegah. Jika tidak, hanya akan memperburuk keadaan dan sama sekali tidak menjadi jalan keluar, justru malapetaka yang datang, jika terjebak ke dalam konflik horizontal," tandas Alio.

Alio anggota Fraksi Demokrat menyatakan, sangat menghormati keputusan DPRD setempat yang memutuskan mempertanyakan sejumlah hal seperti belum tuntasnya LKPj tahun 2004-2005, soal kebobrokan penerimaan CPNS dan hal lain yang dinilai sementara pihak sebagai tindakan melanggar konstitusi.

Diakuinya, mengawal konstitusi jadi tanggungjawab DPRD. Diharapkan Bupati memenuhi undangan paripurna DPRD dan memberikan jawaban terhadap semua hal yang dipertanyakan wakil rakyat, karena dampaknya akan lebih banyak manfaat positif bagi pembangunan dan massa depan Nisel jika Bupati datang ketimbang tidak menghadiri paripurna yang dimintakan wakil rakyat.

Dikatakan Alio, ternyata setelah menggeluti rangkaian pertemuan dan rapat-rapat resmi, DPRD Nisel memutuskan mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Nisel. Keputusan resmi wakil rakyat tersebut disampaikan Ketua Fraksi Pelopor Faonaso Halawa. "Keputusan interpelasi sudah secara resmi diputuskan dalam rapat paripurna tadi," kata Alio mengutip keterangan Faonaso lewat telepon seluler. Ketua Fraksi Pelopor Faonaso Halawa mengakui, keputusan DPRD setempat untuk mengajukan pertanyaan kepada Bupati Nisel yang terpilih dalam Pilkadasung, juga terkait dengan kebobrokan warisan bupati pendahulunya.

Persoalan yang diangkat wakil rakyat itu, antara lain menyangkut belum dituntaskannya LKPj tahun 2004-2005, kemudian masalah CPNS. Tentang permasalahan yang terjadi di wilayah yang belum berapa lama dimekarkan itu, sebelumnya juga telah disorot tajam oleh kalangan anggota DPRD Sumut asal pemilihan daerah tersebut. Disebutkan, telah terjadi sejumlah "pelanggaran konstitusi" dalam perjalanan ke pemerintahan di daerah tersebut.

Menurut Faonaso, di DPRD setempat anggota dewan sebanyak 30 orang dalam dua fraksi, yang dipimpinnya beranggotakan 19 orang. "Bagi Fraksi Pelopor, mengajukan hal-hal penting mesti dilakukan," katanya. Ditanya jadwal pengajuan interpelasi, Faonaso menyebutkan pekan ini. "Akan digelar paripurna dan meminta Bupati menghadirinya pada Selasa mendatang," katanya.

Terkait dengan kemungkinan terjadi interpelasi tersebut, Faonaso mengatakan, mengingat dalam situasi sekarang DPRD tidak lagi dalam posisi bisa menjatuhkan kepala daerah, jika yang akan ditanyakan wakil rakyat tidak mendapatkan jawaban yang bisa diterima wakil rakyat, kemungkinan besar akan berlanjut kepada pengajuan hak angket. Kalau juga tidak sesuai harapan, dewan akan menyampaikan mosi tidak percaya. (A13/l)

Sumber: hariansib online, Selasa, 5 September 2006

Aliozisokhi Fau: Jangan Saling Ngotot dan Korbankan Rakyat

Medan (Analisa)

Menyusul keputusan DPRD Nias Selatan (Nisel) atas pengajuan hak interpelasi terhadap Bupati, anggota DPRD Sumut derah pemilihan Nisel Aliozisokhi Fau SPd mengingatkan semua pihak untuk tidak saling ngotot, dan jangan sampai terjebak membawa rakyat dalam konflik horizontal.

"Dalam kondisi seperti sekarang ini, sangat wajar ada kekhawatiran timbulnya konflik horizontal, namun kemungkinan itu harus dicegah karena kalau tidak akan memperburuk keadaan. Malapetaka yang datang jika masyarakat terjebak dalam konflik horizontal," kata Alio kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Senin (4/9).

Menurut Alio politisi dari Fraksi Demokrat menyatakan mendukung dan menghormati keputusan DPRD setempat yang memutuskan hak interplasi terkait belum tuntasnya LKPj tahun 2004-2005, kesemrawutan penerimaan CPNS dan hal lain yang dinilai sebagai tindakan melanggar konstitusi.

"Memang menjadi tanggungjawab DPRD untuk mengawal konstitusi. Saya berharap agar Bupati memenuhi undangan paripurna DPRD dan memberikan jawaban terhadap semua hal yang dipertanyakan wakil rakyat," kata Alio, seraya menambah, lebih banyak manfaat positif bagi pembangunan dan masa depan Nisel bila Bupati datang menjawab hak interplasi yang diajukan wakil rakyat.

Sementara Ketua Fraksi Pelopor DPRD NiselFaonaso Halawa menjawab wartawan mengatakan, keputusan DPRD setempat untuk mengajukan pertanyaan kepada Bupati Nisel yang terpilih dalam Pilkadasung terkait persoalan belum dituntaskannya LKPj tahun 2004-2005, masalah CPNS.

Disebutkan telah terjadi sejumlah pelanggaran konstitusi dalam perjalanan kepemerintahan di daerah tersebut. Menurut Faonaso, direncanakan pengajuan hak interpelasi itu pekan ini sudah diparipurnakan. (sug)

Sumber: analisa online, Selasa, 5 September 2006

Tuesday, August 22, 2006

Dukungan Resmi DPRD dan Pemkab Nias Selatan untuk Pembentukan Propinsi Tapanuli Diserahkan

Medan (SIB)
Dukungan untuk pembentukan Propinsi Tapanuli dari Kabupaten Nias Selatan telah diserahkan dengan resmi. Dukungan itu termaktub dalam Keputusan DPRD Nias Selatan Nomor : 04/KPTS/2006 tgl 11 Agustus 2006 hasil sidang paripurna, ditandatangani Ketua Dewan DR (HC) Hadirat Manao SH, S.Sos dan dukungan dari Pemkab Nias Selatan termaktub dalam Surat Rekomendasi Dukungan dari Pemkab Nias Selatan Nomor 125/3250/Tapem tgl 18 Agustus 2006 ditandatangani Bupati Nias Selatan F Laia SH, MA. Kedua keputusan penting dan bersejarah itu dengan penuh sukacita resmi telah diserahkan Ketua DPRD Nias Selatan kepada DR GM Panggabean selaku Ketua Umum Dewan Penasehat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli, dalam suatu acara sederhana di Kantor Harian Sinar Indonesia Baru, Sabtu (19/8). Pak GM menerimanya didampingi Ketua Umum Panitia Manaor Silitonga, dan unsur pengurus lainnya DR (HC) Drs Toga Sianturi, MA, anggota DPRDSU asal Nias Aliozisokhi Fau SPd dan pengurus DPP Bamus Pernis Herman Ndruru. IKUT BERGABUNG Dalam kata pengantarnya, Ketua DPRD Nisel DR (Hc) Hadirat Manao mengatakan minta tolong kepada Pak GM untuk mau membantu merealisir keinginan masyarakat Nisel yang menaruh harapan besar untuk dapat lebih cepat memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya dengan ikut bergabung dalam Propinsi Tapanuli. “Puji Tuhan, pemberian rekomendasi sudah terwujud dan mohon ijin menyerahkan ini kepada Pak GM selaku orangtua kami, yang juga kami kenal selalu memperhatikan aspirasi masyarakat bawah,” kata Hadirat Manao. Dikatakan Manao, apa yang telah diputuskan oleh masyarakat Nias Selatan merupakan amanat Undang-Undang dan juga yang namanya aspirasi itu adalah “Suara Rakyat” dan “Suara Rakyat” itu adalah “Suara Tuhan”. “Tolonglah aspirasi kami ini diperjuangkan, Pak. Kami bimbang sekali karena kalau Bapak GM tidak campur tangan, tidak menasehati kami, semua bisa menjadi sia-sia,” ucap Hadirat Manao kepada Pak GM dengan nada haru. Diungkapkan Hadirat Manao , secara khusus untuk Sumatera Utara masih butuh orang tua seperti Pak GM. Bahkan secara umum di Indonesia. Pak GM, kata Manao, adalah kebanggaan masyarakat Sumatera Utara dan secara khusus kami yang beragama Kristen. Kami bangga punya Pak GM yang selalu memperhatikan aspirasi kami. Seperti saat memperjuangkan pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak GM selalu memotivasi kami hingga Kabupaten Nias Selatan bisa terwujud. “Dan kami yakin dengan semangat juang yang dimiliki Bapak-bapak dari panitia, maka tiada alasan lagi, Propinsi Tapanuli akan segera terwujud. Masyarakat Nias Selatan akan siap untuk berbuat terbaik bahkan jika diperlukan akan siap datang ramai-ramai ke sini untuk menyampaikan aspirasi mempercepat pembentukan Propinsi Tapanuli,” tegas Hadirat Manao yang disambut dengan tepuk tangan dari Pak GM, Manaor Silitonga dan lainnya. Dalam kesempatan itu, DR (HC) Hadirat Manao kembali memaparkan besarnya dukungan masyarakat Nisel terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli. Dukungan ini juga datang dari Ephorus BNKP, bahkan ia sendiri tidak jarang membicarakan dukungan pembentukan Propinsi Tapanuli saat berada di gereja. “Propinsi Tapanuli dengan Nias itu memiliki hubungan yang sangat erat seperti air dengan ikan. Tidak bisa terpisahkan,” tegasnya. Dengan telah keluarnya dukungan dan rekomendasi secara resmi dari DPRD serta Pemkab Nisel itu, menurut Hadirat Manao diyakini bakal diikuti secepatnya dengan dukungan dan rekomendasi resmi dari DPRD dan Pemkab Nias. ANUGERAH TUHAN Dalam kata sambutannya menerima dukungan dari Nias Selatan untuk pembentukan Propinsi Tapanuli tersebut, DR GM Panggabean dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Pak GM berkata: “Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan rasa bangga, saya menerima keputusan dukungan ini”. “Saya, selaku Ketua Umum Dewan Penasehat, atas nama Panitia Pemrakarsa Pembentukan Propinsi Tapanuli mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga dan menyampaikan rasa hormat kami kepada bapak Ketua dan unsur pimpinan serta segenap anggota DPRD Nias Selatan, demikian juga kepada Bapak Bupati Nias Selatan dan segenap jajarannya dan kepada seluruh masyarakat Nias Selatan”. “Saya merasa ini adalah anugerah Tuhan, yang membuat kita semua semakin yakin dan percaya akan kebenaran dari perjuangan kita untuk memperjuangkan terbentuknya Propinsi Tapanuli”. “Saya yakin dan percaya, dukungan ini murni berasal dari kesadaran dan semangat dari diri rakyat Nias Selatan sendiri”. “Penting bagi kita untuk dapat bangkit bersama-sama membangun Tapanuli dan Nias”. “Kita tidak boleh lagi membiarkan Tapanuli dan Nias lebih lama tertinggal dan terkebelakang”. “Kita berjuang adalah demi masa depan rumah kita, keluarga kita, keturunan kita, daerah kampung halaman kita, bangsa kita, negara kita”, kata Pak GM penuh semangat. “Kita masih menunggu dukungan resmi dari DPRD dan Bupati Kabupaten Nias, Bupati Nias Bapak Binahati sudah beberapa kali berjanji, semoga Tuhan menolong beliau agar dapat menepati janjinya”, harap Pak GM. “Semogalah Tuhan memberkati Nias Selatan, memberkati Sumatera Utara, memberkati Indonesia”, kata Pak GM menutup kata sambutannya, yang disampaikan tanpa teks, masih dalam suasana peringatan HUT ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia (A2/R1/c)
Sumber: Harian SIB Oline, 22 Agustus 2006